by

Omnibus Law UU Cipta Kerja Telah Disahkan Pemerintah, Ini Pasal-Pasal Yang Membuat Kalangan Buruh Meradang

BENTARARAKYAT.COM | Jakarta – Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penolakan keras sejumlah pihak karena dianggap mengandung sejumlah pasal kontroversi. Omnibus Law UU Cipta Kerja Telah disahkan oleh DPR RI pada hari Kamis (16/7/2020) lalu, dan dianggap merugikan hak-hak para pekerja atau buruh.

Istilah Omnibus Law pertama kali dicetuskan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo saat pidato pelantikan presiden dan wakil presiden di Senayan pada 20 Oktober 2019 lalu. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja dan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait dalam satu undang-undang alias omnibus law.

Jokowi mengatakan Omnibus Law akan menyederhanakan aturan atau regulasi yang berbelit sehingga menghambat investasi. Namun sejak disahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini menuai polemik yang berkepanjangan hingga memancing demo buruh disejumlah wilayah di Indonesia karena dianggap tidak berpihak kepada kaum pekerja. Apa pasal-pasal yang membuat kaum buruh meradang ?

1. Sistem Pesangon Akan Dihapus ?

Dalam draf rancangan Omnibus Law Cipta Kerja, terdapat 11 klaster antara lain; penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah dam kawasan ekonomi.

Salah satu yang juga menjadi sorotan publik yakni terkait rumor tentang rancangan Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan khususnya terkait penghapusan pesangon.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membantah pemerintah akan menghilangkan pesangon dalam Omnibus Law. Menurutnya, isi Omnibus Law akan disampaikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

“Gak. Gak benar pesangon dihilangkan,” kata Ida di Jakarta, Selasa (14/1).

Sementara itu, dalam draf terkait rancangan Omnibus Law klaster ketenagakerjaan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tertulis apabila karyawan di-PHK tetap mendapat kompensasi PHK.

Berikut isi lengkap aturan tersebut:

Pokok Kebijakan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK):

  1. Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK
  2. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK.

Penjelasan:

a. Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
b. JKP memberikan manfaat berupa: 1) Cash Benefit, 2) Vocational Training, 3) Job Placement Access.
c. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan.
d. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa: 1)Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 2)Jaminan Hari Tua (JHT), 3)Jaminan Pensiun (JP), 4)Jaminan Kematian (JKm).
e. Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak, diberikan perlakuan dalam bentuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

2. Skema Upah Buruh Diubah Menjadi per Jam ?

Omnibus Law juga mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi. Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan.

Adanya perubahan skema upah per jam, menurut banyak pengamat akan membuat keberadaan UMP terkikis dan perlahan akan menghilang. Perusahaan dikhawatirkan akan bersikap semena-mena atas upah yang diberikan pada pekerja. Kemudian akan berdampak pada masyarakat miskin.

Jaminan sosial yang diberlakukan atas adanya standar UMP, dipastikan akan ditiadakan. Hal itu terjadi karena pengusaha merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab atas pembayaran jaminan sosial lagi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema gaji per jam tidak berlaku untuk seluruh buruh dan aparatur negara. Skema itu ditujukan untuk sektor jasa seperti konsultan dan pekerja paruh waktu.

“Kalau pekerja pabrik tetap gaji bulanan,” kata Menko Airlangga di Jakarta Pusat, Jumat (27/12/19).

Menko Airlangga menjelaskan, pekerja yang sudah menerima gaji bulanan tak akan terimbas wacana ini. Mereka akan tetap dibayar sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan.

3. Menghapus Upah Minimum ?

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan terdapat enam alasan mengapa kaum buruh atau pekerja menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang disusun pemerintah. Salah satunya menolak penghapusan sistem upah minimum.

“Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum,” kata dia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Jakarta, Senin (21/1).

Ia mengatakan penerapan upah per jam tersebut akan mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang. “Tentunya hal itu merugikan kaum buruh dan pekerja di Tanah Air,” ucapnya.

4. Pemerintah Terus Mencari Titik Seimbang Omnibus Law Cipta Kerja

Pemerintah terus mencari titik seimbang antara kepentingan buruh maupun kepentingan pengusaha dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Mencari titik keseimbangan ini melalui upaya bersama, tidak bisa satu pihak, tetapi kedua belah pihak memiliki semangat yang sama,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dikutip dari kantor berita Antara, pada Sabtu (25/1).

Menurut Moeldoko, omnibus law diajukan ke DPR RI dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan penataan pajak. Omnibus law juga diharapkan dapat memberi kepastian dan kenyamanan bagi buruh.

Moeldoko menilai substansi dari omnibus law perlu diketahui secara mendalam oleh buruh. Ia menjelaskan pemahaman substansi perlu dilakukan dengan duduk bersama memaparkan arah omnibus law.

Ia telah melakukan diskusi dengan beberapa serikat buruh yang menyampaikan ketidakpuasan atas proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja. Moeldoko menambahkan Presiden Jokowi sudah memberi instruksi agar perancangan omnibus law turut mendengarkan aspirasi dari masyarakat./idtimes.

loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed